Proses Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian (Studi Di Kontras Sumut)

Abstract

Tugas polisi tidak hanya melakukan tugas-tugas dalam lingkup proses peradilan pidana ansich seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, akan tetapi lebih dari itu adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.Ini berati pula polisiakan bertindak sebagai pengasuh untuk mengasuh anak asuhnya, yaitu masyarakat. Guna untuk mengetahui, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oknum kepolisian dalam mencari keterangan terhadap tersangka ataupun saksi, Proses pendampingan terhadap korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian dalam mencari keterangan terhadap Saksi ataupun Tersangka, dan apakah hambatan yang di hadapi Kontras Medan dalam pendampingan hukum terhadap korban kekerasan oleh oknum kepolisian. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sifat penelitian deskriftif yang menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan data tersebut dituangkan dalam bentuk analasisis kualitatif Berdasarkan hasil penelitian, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan oleh kepolisian karena faktor mentalitas penegakan hukum, faktor hukum, ketidak beraniannya masyarakat/korban untuk melaporkan tindak pidana kekerasan yang terjadi. Proses pendampingan hukum terhadap korban dilakukan oleh pihak penasehat hukum yang mengerti tentang prosedur dalam hal pelaporan atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian.Hambatan yang dihadapi KONTRAS sumatera utara dalam mendampingi korban tindak pidana kekerasan oleh oknum kepolisian adalah pada saat proses penyidikan dan penyelidikan.