Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Penataan Dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Panai Hulu

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Informasi yang berkaitan dengan masalah kependudukan sangat dibutuhkan dalam penataan dan pengelolaan administrasi.Untuk mendukung informasi administrasi kependudukan tersebut, maka pemerintah melaksanakan kebijakan yang terkait permasalahan tersebut yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan, untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam hal penataan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kecamatan Panai Hulu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif. Yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dengan wawancara terbuka dan responden sebanyak 5 orang. Penelitian menunjukkan bahwa penataan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kecamatan Panai Hulu sudah berjalan lancar, meskipun ada desa/kelurahan yang jauh dari ibukota kecamatan. Para pegawai kantor Camat juga sangat telaten dalam menyampaikan segala hal yang berhubungan dengan kepengurusan administrasi kependudukan. Sarana dan prasarana yang lengkap juga merupakan penunjang bagi berjalannya proses tersebut