Proses Penanganan Kasus Penjualan Bayi (Studi Kasus di Polresta Medan)

Abstract

Perdagangan anak dan perempuan di Indonesia sangat memprihatinkan. Masalah perdagangan anak ataupun manusia Human Traffiking bukan lagi sebuah hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah yang belarut-larut yang sampai saat ini masih belum dapat diatasi secara tepat. Pengaturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak-anak tercantum di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tertulis pada bagian Menimbang salah satu konsiderans pembentukan undang-undang No 23 Tahun 2002 jo Undang-undang No 35 Tahun 2014 adalah bahwa setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptis analitis yang didukung dengan wawancara. Penelitian ini mengambil lokasi di Polresta medan dengan sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian penyidik dalam melakukan penyidikan telah melanggar prosedur penanganan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 pasal 18 yaitu prosedur penangkapan karena melakukan pengungkapan tindak pidana dengan metode pembelian terselubung (Under Cover Buy) yang sebagaimana tidak ada diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.