Mekanisme pemidanaan pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak (Analisis Putusan No. 19 /Pid.Sus/2011/PN.Klt)

Abstract

Tindak pidana extra ordinary crime (seperti tindak pidana narkotika dan terorisme) tidak terlepas juga dari anak. Anak pada masa kini telah turut sebagai pelaku Tindak pidana extra ordinary crime ini. Terkhusus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 19 /Pid.Sus /11/PN.Klt, dan untuk mengetahui pemidanaan pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelaten Nomor: 19/Pid.Sus /11/PN.Klt). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif, analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data skunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:19/Pid.Sus/11/PN.Klt antara lain adalah pertimbangan yuridis digunakan hakim untuk menentukan dasar hukum penjatuhan sanksi terhadap terdakwa AW. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 19 /Pid.Sus/11/PN.Klt, adalah sesuai dengan aturan hukum. Hakim memberikan vonis 2 tahun penjara kepada terdakwa dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.