Tanggung Jawab Distributor Terhadap Suatu Produk Barang Cacat Yang Diterima Retailer/Pengecer Dalam Pemasaran (Studi di PT.Intigarmindo Persada)

Abstract

Pasal 19 UUPK ditentukan, bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria barang cacat yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha di PT.Intigarmindo Persada, untuk mengetahui tanggung jawab distributor terhadap suatu produk barang cacat yang diterima retailer/pengecer dalam pemasaran dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa terhadap suatu produk barang cacat yang diterima retailer/pengecer dalam pemasaran. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Secara garis besar bentukbentuk cacat produk yang umumnya dapat diminta pertanggungjawaban pada PT. Intigarmindo Persada yang merupakan distributor celana jeans merk Lois yang berasal dari Spanyol adalah terjadi karena kesalahan produksi, yang meliputi kegagalan proses produksi, pemasangan produk, kegagalan pada sarana inspeksi. Tanggung jawab hukum PT. Intigarmindo Persada terhadap konsumen barang celana jeans merk Lois yang memiliki cacat produk umumnya berupa penggantian barang sesuai dengan jenis barang yang rusak. Serta Upaya penyelesaian sengketa terhadap kerugian konsumen produk barang celana jeans merk Lois yang memiliki cacat produk selama ini ditempuh dengan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (secara damai) .