Proses Penyelesaian Kosinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Jalan Arteri Akses Bandara Kualanamu

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus sesuai dengan kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah. Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari jalan tengah dalam menentukan besarnya ganti kerugian sering tidak mencapai kata sepakat dan karenanya dengan alasan kepentingan umum, maka pemerintah melalui panitia pengadaan tanah dapat menentukan secara sepihak besarnya ganti rugi dan kemudian menitipkannya ke pengadilan negeri setempat melalui prosedur konsinyasi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya konsinyasi terhadap pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan arteri akses bandara Kualanamu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, untuk mengetahui proses penyelesaian konsinyasi ganti rugi pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan arteri akses bandara Kualanamu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, untuk mengetahui kendala/hambatan dalam pelaksanaan konsinyasi ganti rugi untuk pembangunan jalan arteri akses bandara Kualanamu. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa terjadinya konsinyasi terhadap pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan arteri akses bandara Kualanamu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam disebabkan tidak adanya titik temu, sehingga proses di pengadilan yang bisa menyelesaikan. Proses penyelesaian konsinyasi ganti rugi pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan arteri akses bandara Kualanamu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dilakukan karena masyarakat menolak penawaran pembayaran ganti rugi. Kendala/hambatan dalam pelaksanaan konsinyasi ganti rugi untuk pembangunan jalan arteri akses bandara Kualanamu adalah ketidaksepakatan tentang besaran ganti kerugian karena keterbatasan dana dari Pemerintah sehingga bentuk dan besaran ganti kerugian penetapannya tidak sesuai dengan harga pasar setempat (umum), hal ini dinilai tertalu rendah atau tidak wajar