Proses Penyidikan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Trawl (Pukat Harimau/Hela)

Abstract

Tindak pidana menggunakan trawl merupakan masalah klasik yang sering dilakukan oleh masyarakat kota sibolga sebagai nelayan. Mengingat Kota Sibolga ini memiliki potensi perikanan yang sangat menjanjikan, cara yang dilakukan nelayan sibolga ini merupakan eksploitasi terhadap ikan yang dapat merugikan pendapatan daerah Kota Sibolga dan juga ekosistem ikan begitu juga terumbu karang di perairan laut Sibolga. Tujuan penelitian ini adlah untuk mengetahui pengaturan hukum acara dalam penyidikan terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan trawl, untuk mengetahui proses penyidikan oleh Sat Polair terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan trawl, dan proses pembuktian dalam proses penyidikan oleh Sat Polair, Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum acara dalam proses penyidikan tindak Pidana Penangkapan ikan menggunakan trawl penggunaan undang-undang ialah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana karena tidak adanya undang-undang yang lain secara khusu mengatur penyidikannya,. Tindak pidana penangkapan ikan tersebut adanya laporan dari masyarakat kemudian Polair menindak lanjuti, begitu juga proses pembuktian oleh polair dan kendala-kendalanya ialah merupakan kendala internal dari Polair tersebut.