Proses Penyelesaian Sengketa Perkara Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin (Analisis Putusan No.385/Pid-Sus/2013/PN.BUN)

Abstract

Pengelolaan limbah B3 Tanpa Izin adalah suatu kegiatan usaha penegelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang tidak memiliki izin usaha.Perbuatan tersebut melanggar ketentuaan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.Mengelola Limbah B3 merupakan suatu perbuatan yang beresiko tinggi bagi kelangsungan hidup manusia, hewan, dan mahluk hidup lainya, maka suatu badan usaha yang ingin melakukan pengelolaan limbah B3 harus mendapatkan izin dari Pemerintahan yang bersangkutan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan, tata cara pelaksanaan proses hukum, pelanggaran pidana, dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normative dengan maksud menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum yang diambil dari hasil studi dokumentasi dengan mempelajari serta menganalisis bahan pustaka, dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengaturan hukum dalam Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait proses penyelesaian perkara pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan memenuhi unsur-unsur pidananya yang telah ditentukan didalam Undang-Undang tersebut. Maka proses hukum terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dijalankan, demi terciptanya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penegakan hukum pidana dilakukan dengan optimal, guna terjaganya lingkungan hidup manusia.