Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak Tanpa Persetujuan Ibu Kandung (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 1353 K/Pdt/2009)

Abstract

Suatu kenyataan sosial kemasyarakatan bahwa suatu yang tidak dapat dipungkiri keinginan manusia secara naluri untuk memperoleh keturunan dengan melalui perkawinan. Suami isteri yang telah membina rumah tangga, tidak selamanya mendapatkan buah hati kesayangannya. Solusi untuk memecahkan masalah suami isteri yang divonis tidak dapat memiliki anak yaitu pengangkatan anak. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak tidak selalu mulus sesuai aturan yang telah ada karena banyak dalam kehidupan masyarakat yang mencari jalan termudah untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan melegalkan segala cara. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1353 K/Pdt/2009 membatalkan Penetapan Pengadilan Dumai No. 114/Pdt.P/2006/PN.Dum terkait pengangkatan anak, yang tidak sesuai aturan yakni tidak sah pengangkatan anak tersebut dikarenakan tidak adanya pertimbangan persetujuan atau izin dari ibu kandung untuk mengangkat anaknya. Penyerahan anak dilakukan oleh ayah kandung dengan pasangan suami isteri yang mengangkat dan pelaksanaan pengangkatan anak seharusnya menurut intercountry adoption bukan domestic adoption dikarenakan anak berwarganegara Malaysia. Sehingga ibu kandung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI untuk melakukan pembatalan pengangkatan anak. Tujuan Penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu kedudukan orang tua kandung pasca perceraian dalam pengangkatan anak, akibat hukum pembatalan pengangkatan anak tanpa persetujuan ibu kandung dan Hakim Mahkamah Agung RI memutus perkara No. 1353 K/Pdt/2009 terkait pembatalan pengangkatan anak tanpa persetujuan ibu kandung. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan asas-asas hukum yang diambil dari meneliti data yang diperoleh dari perpustakaan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak Tanpa Persetujuan Ibu Kandung (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 1353 K/Pdt/2009). Permohonan yang diajukan untuk pembatalan penetapan pengangkatan anak tersebut dikabulkan sehingga penetapan yang dahulunya ada dan berlaku menjadi hapus dengan sendirinya, antara orang tua angkat dengan anak angkat hilang sudah hubungan keperdataan yang ada, dan anak angkat dikembalikan kepada ibu kandung yang memegang hak asuh setelah bercerai oleh ayah kandung.