Kewenangan Partai Politik Terhadap Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kantor Dpd Partai Demokrat Sumatera Utara)

Abstract

Partai politik dalam perkembangan sejarah menggambarkan suatu perkembangan pemikiran tentang bagaimana para pemikir atau intelektual merespon kekuasaan. Perkembangan pemikiran politik Indonesia selama orde baru mengidap suatu defenisi diri yang terbatas hanya dalam lingkup budaya bangsa sendiri yang hingga kini masih diwarisi ole orde reformasi. Adalah suatu ambevelensi dimana budaya politik, secera antropologis, memuji kebaikannya sendiri` kerna budaya politik ini bukanlah budaya modern, tapi suatu kombinasi antara modernitas dengan tradisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan partai politik dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,untuk mengetahui kewenangan partai politik memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mengetahui akibat hukum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara yang di berhentikan terhadap Partai Politik. Penelitian yang di lakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau pristiwanya tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum. Berdasarkan hasil penelitian yang di pahami bahwa mengenai Hubungan Partai Politik dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggoyanya memepunyai orintasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dan kewenangan Partai Politik dalam memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dengan kekuasaan, justru partai politik diadakan tidak ada lain kecuali untuk mencapai kekuasaan baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Akibat hukum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah SUMATERA UTARA yang di berhentikan terhadap partai politik akan mengakibatkan Intreraksi antara masyarakat sebagai konstituen dengan parlemen dasarnya tidak akan saling menguntukan. Sebab di satu sisi anggota parlemen membutukan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat agar peran mereka di parlemen benar-benar punya mandat dan dapat dipilih kembali kelak.