Tinjauan Yuridis Terhadap Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Bidang Dana Hibah (Study Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara)”

Abstract

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersifat pengawasan politik, yang lebih bersifat kebijakan bukan pengawasan teknis maupun administratif. Sebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga politik. Dalam praktik, pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini seringkali menjadi titik konflik karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masuk kepada hal-hal yang sangat teknis, yang sebenarnya bukan merupakan porsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriftif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan demikian tujuan penelitian ini mengetahui wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang dana hibah. Agar pengelolaan anggaran daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan pengawasan kebijakan dari perencanaan sampai pelaksanaan dan evaluasi. Agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersusun dan terlaksana dengan tepat sasaran dan tepat waktu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengarahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana hibah merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, semua daerah di Indonesia dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sering sekali memasukkan anggaran dana hibah ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tidak sedikit besaran nominal yang terdapat di dana hibah setiap daerah.