Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara (Studi di PT. PerkebunanNusantara IV Medan)

Abstract

Fokus penelitian ini adalah implementasi salah satu program corporate social respomsibility (CSR) atau program tanggung jawab sosial perusahaan yaitu program khusus yang dimiliki oleh perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai bentuk kewajiban perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dalam membagun perekonomian nasional dengan berdasarkan asas kearipan lokal, Dan merupakan sebagai upaya membentuk citra perusahaan. Aktifitas perusahaan yang baik akan menjalankan tanggung jawab sosialnya seabagai upaya perusahaan membagun citra perusahaan di mata sosial. PKBL oleh BUMN menjadi hal yang harus diperhatikan oleh sektor Pemerintah mengigat perusahaan merupakan adalah suatu usaha negara yang tujuannya mencari keuntungan sebagai keuangan negara pula. Dalam penelitian ini akan mengkaji kewenangan pemerintah dalam hal mengawasi BUMN terkhusus PKBL yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV). Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan Pelaksanaan PKBL Pada Badan Usaha Milik Negara?, (2)Bagaimana bentuk pengawasan terhadap PKBL Badan Usaha Milik Negara ?, (3) Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengawasan PKBL Pada Badan Usaha Milik Negara? Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilakukan oleh PT PN IV dilaksanakan melalui 2 program yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan adalah program penyaluran pinjaman dana kepada mitra binaan, pada umumnya mitra binaan harus merupakan usaha kecil, dan Program Bina Lingkungan yaitu program kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar dengan cara mebina lingkungan sosial agar tarap kehidupan dapat meningkat lebih baik Saran dalam penelitian ini adalah disarankan perusahaan seharusnya membuat dokumen tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang menjadi dasar bertindak perusahaan mengawasi bantuan yang diberikan dan perusahaan seharunya lebih giat untuk mensosialisasikan program kepada masyarakat.Dan pemerintah seharusnya lebih aktif dalam mencipatkan regulasi terkait pengawasan pelaksanaan PKBL.