Pemeriksaan Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Polisi Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Wartawan (Studi Di Bidang Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Abstract

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, maka akan diproses hukum melalui peradilan umum dan setelah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya dilakukan proses internal Polri yaitu proses kode etik untuk mendapatkan sanksi dari lembaga Institusi polri. Oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan akan mendapatkan sanksi pidana dan sanksi kode etik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polisi yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan wartawanadalah mengadukan atau melaporkan anggota Polri. Setelah adanya laporan tersebut, Provos melakukan pemeriksaan pendahuluan dan selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP. Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ankum dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Kendala pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polisi yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan wartawan adalah tidak hadirnya terduga pelanggar, lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri, tidaknya adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polres, tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP, kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi. Akibat pemeriksaan Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polisi yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan wartawan adalah pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum