Pertanggungjawaban pidana Terhadap Pelaku Penyuapan Anggota DPRD Sumut Dalam Pembatalan Pengajuan Hak Interplasi .

Abstract

Perbuatan korupsi adalah suatu fenomena yang sudah menjadi konsumsi khalayak umum dan menjadi akar permasalahan bangsa merugikan keuangan negara, menghambat pekeomonian negara, pembangunan yang berlangsung bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemrov Sumut) oleh Indonesia Coruuption Watch (ICW) ditetapkan sebagai provinsi terkorup se-Indonesia priode tahun 2015. Dari beberapa pejabat sumut seperti, Syamsul Arifin, Gatot Pujo Nugroho (Mantan Gubernur) dan Abdillah, Rahudman Hrp (Mantan Walikota). Atas tindakan GPN tersebut masyarakat menjadi kecewa dan bukan malah memperhatikan keadaan rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bentuk/modus dari penyuapan yang dilakukan oleh GPN kepada anggota DPRD serta mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi , serta menganilis putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang diambil dari data skunder, didukung juga melakukan wawancara terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menambah bahan yang dibutuhkan dalam pengerjaan skripsi ini, kemudian dari data skunder yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data adalah studi dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana yang di bebankan kepada GPN (terpidana) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan cuman hukuman yang diberikan kepada GPN menurut saya kurang maksimal, hakekatnya, hukuman yang diberikan salah satu nya untuk membuat efek jerah terhadap si pelaku tindak pidana khususnya adanya unsur kesengajaan. Kemudian dilihat dari bentuk kesalahan yang dilakukan baik pemberi suap atau pun penerima suap penulis berpegangan dengan teori-teori yang ada bahwasanya ada nya unsur kesengajaan. Meskipun korupsi termasuk kejahatan yang luar biasa diharapkan kepada KPK, Jaksa, Polri, PPNS dan serta peran masyarakat untuk mengawasi dan memberantas pelaku kejahatan tindak pidana korupsi.