Ayahanda Ridwan Sinaga dan Ibunda Masdiar Pinem

Abstract

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menempati masalah yang serius dan telah mencapai keadaan yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional. Hal ini menarik untuk dibahas terkait dengan kasus yang terjadi di Riau pada tanggal 23 Juni 2014 dimana Praka Bila Franciska telah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan BNN Provinsu Riau Nomor : R/89/Vl/Ka./PM. 00.02/2014/BNNPR tanggal 27 juni 2014 dengan Nomor urut : 202 atas nama Praka Bila Francisca positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamfetamine yang ditandatangani oleh atas nama kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum anggota TNI penyalahgunaan narkotika, untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap putusan bebas penyalahgunaan narkotika, untuk mengetahui analisis putusan nomor: (16.K/PM.I-03/AD/11/2016) - (90.K/PMT-I/Bdg/AD/VI-2016) - (225K/Mil/2016) terkait putusan bebas anggota TNI penyalahgunaan Narkotika, jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder, alat pengumpul data penelitian ini adalah kualitatif. Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan pidana, namun bukan berarti hakim secara sesuka hati menjatuhkan pidana tanpa adanya dasar pertimbangan yang lengkap. Sehingga apabila pernyataan hakim dianggap kurang pertimbangan atau belum lengkap, maka penjatuhan pidana dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Bahwa hakim tidak menggunakan secara yuridis dibandingkan dengan yang secara non yuridis. Pertimbangan secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.