DSpace Repository

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PARTAI POLITIK TERHADAP PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE DARI PIHAK PERUSAHAAN DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PARTAI POLITIK TERHADAP PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE DARI PIHAK PERUSAHAAN DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADI

Show simple item record

dc.contributor.author NURWANTO, ARIE
dc.date.accessioned 2026-11-19T04:45:17Z
dc.date.available 2026-11-19T04:45:17Z
dc.date.issued 2026-09-18
dc.identifier.uri http://localhost:8080/handle/123456789/32744
dc.description.abstract Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas pendanaan politik dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya terkait penerimaan sumbangan dana kampanye dari perusahaan kepada partai politik. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 telah mengatur sumber, batasan, pelaporan, dan audit dana kampanye, praktik di lapangan menunjukkan masih lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap aliran dana kampanye. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indonesian Corruption Watch (ICW), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan adanya transaksi mencurigakan, ketidaksesuaian laporan dana kampanye, dan potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu integritas Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pengelolaan dana kampanye yang bersumber dari perusahaan di Indonesia belum berfungsi secara optimal dan terpadu. Dari aspek substansi hukum, pengaturan dana kampanye masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mampu mencegah penyamaran sumber dana serta konflik kepentingan. Dari sisi struktur hukum, kewenangan dan kapasitas lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu masih terbatas dalam menelusuri aliran dana kampanye yang kompleks. Sementara itu, budaya hukum partai politik masih cenderung pragmatis dan permisif terhadap relasi transaksional dengan korporasi. Kondisi tersebut berimplikasi pada terganggunya netralitas partai politik dan melemahnya keadilan demokrasi secara substantif. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi substansi hukum dana kampanye, penguatan struktur pengawasan, serta penerapan model pertanggungjawaban hukum yang komprehensif dan terintegrasi guna menjamin integritas pemilu. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi sistem hukum pengelolaan dana kampanye melalui penguatan regulasi yang menekankan transparansi substantif, pencegahan konflik kepentingan, serta pengetatan pengaturan sumbangan perusahaan. Selain itu, diperlukan penguatan kewenangan dan kapasitas KPU dan Bawaslu, peningkatan partisipasi publik, serta penerapan model pertanggungjawaban hukum yang komprehensif terhadap partai politik, pengurus partai, dan korporasi pemberi dana secara terintegrasi guna mewujudkan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, adil, dan berintegritas. en_US
dc.subject Dana Kampanye en_US
dc.subject Partai Politik en_US
dc.subject Sistem Hukum en_US
dc.subject Pertanggungjawaban en_US
dc.title PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PARTAI POLITIK TERHADAP PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE DARI PIHAK PERUSAHAAN DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PARTAI POLITIK TERHADAP PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE DARI PIHAK PERUSAHAAN DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADI en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account