Abstract:
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas pendanaan
politik dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya terkait penerimaan sumbangan
dana kampanye dari perusahaan kepada partai politik. Meskipun Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2023 telah mengatur sumber, batasan, pelaporan, dan
audit dana kampanye, praktik di lapangan menunjukkan masih lemahnya
transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap aliran dana kampanye.
Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indonesian
Corruption Watch (ICW), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan
adanya transaksi mencurigakan, ketidaksesuaian laporan dana kampanye, dan
potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu integritas Pemilu.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pengelolaan dana
kampanye yang bersumber dari perusahaan di Indonesia belum berfungsi secara
optimal dan terpadu. Dari aspek substansi hukum, pengaturan dana kampanye
masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mampu mencegah
penyamaran sumber dana serta konflik kepentingan. Dari sisi struktur hukum,
kewenangan dan kapasitas lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu masih
terbatas dalam menelusuri aliran dana kampanye yang kompleks. Sementara itu,
budaya hukum partai politik masih cenderung pragmatis dan permisif terhadap
relasi transaksional dengan korporasi. Kondisi tersebut berimplikasi pada
terganggunya netralitas partai politik dan melemahnya keadilan demokrasi secara
substantif. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi substansi hukum dana
kampanye, penguatan struktur pengawasan, serta penerapan model
pertanggungjawaban hukum yang komprehensif dan terintegrasi guna menjamin
integritas pemilu.
Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi sistem hukum pengelolaan
dana kampanye melalui penguatan regulasi yang menekankan transparansi
substantif, pencegahan konflik kepentingan, serta pengetatan pengaturan
sumbangan perusahaan. Selain itu, diperlukan penguatan kewenangan dan
kapasitas KPU dan Bawaslu, peningkatan partisipasi publik, serta penerapan
model pertanggungjawaban hukum yang komprehensif terhadap partai politik,
pengurus partai, dan korporasi pemberi dana secara terintegrasi guna mewujudkan
pemilu yang bebas, rahasia, jujur, adil, dan berintegritas.