DSpace Repository

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGUNA BARANG UNDERLYING ASSET TERBENGKALAI YANG DIBIAYAI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Show simple item record

dc.contributor.author RITONGA, SAHDANI
dc.date.accessioned 2026-11-19T04:39:31Z
dc.date.available 2026-11-19T04:39:31Z
dc.date.issued 2026-09-18
dc.identifier.uri http://localhost:8080/handle/123456789/32743
dc.description.abstract Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan instrumen pembiayaan infrastruktur yang mensyaratkan underlying asset berupa Barang Milik Negara, hak manfaat, atau proyek yang sesuai ketentuan hukum dan prinsip syariah. Persoalan muncul ketika aset atau hasil proyek tidak selesai, tidak tercatat, tidak dioperasikan, atau kehilangan fungsi, sedangkan kedudukan serta pertanggungjawaban Pengguna Barang belum diatur. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum pembiayaan infrastruktur melalui SBSN, implementasi underlying asset di Sumatera Utara, dan pertanggungjawaban hukum Pengguna Barang terhadap aset terbengkalai. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan sosiolegal. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, penelaahan peraturan, dokumen proyek, dokumen pengelolaan Barang Milik Negara, serta data empiris proyek SBSN di Sumatera Utara. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan Teori Maqashid Syariah, Teori Maslahah, dan Teori Pertanggungjawaban Hukum, didukung Al-Qur‟an dan Hadis sebagai data kewahyuan untuk menilai amanah, perlindungan harta, kemaslahatan, keadilan, dan pemulihan fungsi aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum SBSN memiliki dasar normatif kuat, tetapi masih berorientasi pada legalitas penerbitan, struktur akad, dan pelaksanaan proyek, belum pada pengelolaan aset pascapembangunan. Implementasinya di Sumatera Utara mendukung transportasi, pendidikan, navigasi, terminal, dan pelayanan negara, tetapi dipengaruhi kesiapan proyek, koordinasi kelembagaan, pencatatan, serah terima, operasionalisasi, pemeliharaan, dan evaluasi manfaat. Pertanggungjawaban Pengguna Barang tidak dapat dibebankan otomatis, melainkan harus didasarkan pada kedudukan hukum, kewajiban, kewenangan, kesalahan atau kelalaian, akibat, dan hubungan kausal. Kelemahan meliputi kekaburan definisi, fragmentasi kewenangan, lemahnya pengawasan, dan ketiadaan mekanisme pemulihan terintegrasi. Penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban Pengguna Barang harus tetap proporsional, berbasis amanah, melindungi harta publik, dan berorientasi pada pemulihan manfaat aset. Pemerintah perlu memperjelas definisi dan batas kewajiban Pengguna Barang , membangun sistem pengawasan terpadu, memperkuat pencatatan serta evaluasi pascaserah terima, dan menetapkan mekanisme pemeriksaan, penentuan pihak bertanggung jawab, pemulihan, pengalihan penggunaan, penggantian kerugian, serta penerapan sanksi. Penguatan tersebut diperlukan agar pembiayaan SBSN menghasilkan kemaslahatan, menjaga akuntabilitas keuangan negara, dan mencegah aset terbengkalai. en_US
dc.subject SBSN en_US
dc.subject underlying asset en_US
dc.subject Pengguna Barang en_US
dc.subject pertanggungjawaban hukum en_US
dc.subject aset terbengkalai en_US
dc.title PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGUNA BARANG UNDERLYING ASSET TERBENGKALAI YANG DIBIAYAI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account