Abstract:
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan instrumen pembiayaan
infrastruktur yang mensyaratkan underlying asset berupa Barang Milik Negara,
hak manfaat, atau proyek yang sesuai ketentuan hukum dan prinsip syariah.
Persoalan muncul ketika aset atau hasil proyek tidak selesai, tidak tercatat, tidak
dioperasikan,
atau
kehilangan
fungsi,
sedangkan
kedudukan serta
pertanggungjawaban Pengguna Barang belum diatur. Penelitian ini bertujuan
menganalisis konstruksi hukum pembiayaan infrastruktur melalui SBSN,
implementasi underlying asset di Sumatera Utara, dan pertanggungjawaban
hukum Pengguna Barang terhadap aset terbengkalai.
Penelitian
menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan
pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan sosiolegal. Data
diperoleh melalui studi kepustakaan, penelaahan peraturan, dokumen proyek,
dokumen pengelolaan Barang Milik Negara, serta data empiris proyek SBSN di
Sumatera Utara. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan Teori
Maqashid Syariah, Teori Maslahah, dan Teori Pertanggungjawaban Hukum,
didukung Al-Qur‟an dan Hadis sebagai data kewahyuan untuk menilai amanah,
perlindungan harta, kemaslahatan, keadilan, dan pemulihan fungsi aset.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum SBSN memiliki
dasar normatif kuat, tetapi masih berorientasi pada legalitas penerbitan, struktur
akad, dan pelaksanaan proyek, belum pada pengelolaan aset pascapembangunan.
Implementasinya di Sumatera Utara mendukung transportasi, pendidikan,
navigasi, terminal, dan pelayanan negara, tetapi dipengaruhi kesiapan proyek,
koordinasi kelembagaan, pencatatan, serah terima, operasionalisasi, pemeliharaan,
dan evaluasi manfaat. Pertanggungjawaban Pengguna Barang tidak dapat
dibebankan otomatis, melainkan harus didasarkan pada kedudukan hukum,
kewajiban, kewenangan, kesalahan atau kelalaian, akibat, dan hubungan kausal.
Kelemahan meliputi kekaburan definisi, fragmentasi kewenangan, lemahnya
pengawasan, dan ketiadaan mekanisme pemulihan terintegrasi.
Penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban Pengguna Barang
harus tetap proporsional, berbasis amanah, melindungi harta publik, dan
berorientasi pada pemulihan manfaat aset. Pemerintah perlu memperjelas definisi
dan batas kewajiban Pengguna Barang , membangun sistem pengawasan terpadu,
memperkuat pencatatan serta evaluasi pascaserah terima, dan menetapkan
mekanisme pemeriksaan, penentuan pihak bertanggung jawab, pemulihan,
pengalihan penggunaan, penggantian kerugian, serta penerapan sanksi. Penguatan
tersebut diperlukan agar pembiayaan SBSN menghasilkan kemaslahatan, menjaga
akuntabilitas keuangan negara, dan mencegah aset terbengkalai.