| dc.description.abstract |
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang
dapat berbentuk kekerasan fisik, seksual, psikis, maupun penelantaran rumah
tangga. Salah satu bentuk yang sulit dibuktikan adalah kekerasan psikis karena
dampaknya tidak terlihat secara langsung seperti kekerasan fisik. Pembuktian
kekerasan psikis membutuhkan dukungan berbagai alat bukti, seperti keterangan
korban, saksi, hasil pemeriksaan psikolog atau psikiater, serta bukti elektronik.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT memberikan
dasar hukum dalam perlindungan korban dan penindakan terhadap pelaku. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis proses pembuktian kekerasan
psikis dalam tindak pidana KDRT serta kendala yang dihadapi dalam
penerapannya.
Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif-empiris yaitu mengkaji
tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangundang) secara factual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di Polrestabes
Medan. pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan
dan Pendekatan Kasus.
pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga
merupakan salah satu bentuk pembuktian yang paling kompleks dalam praktik
penyidikan. Hal tersebut disebabkan karena akibat yang ditimbulkan tidak tampak
secara fisik sehingga penyidik harus menghubungkan berbagai alat bukti yang
saling berkaitan untuk memperoleh keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana.
Keberhasilan penyidikan sangat bergantung pada ketelitian penyidik dalam
menggali keterangan korban, memeriksa saksi, mengumpulkan bukti elektronik,
serta memanfaatkan hasil pemeriksaan psikolog atau psikiater untuk menjelaskan
kondisi mental korban. Selain itu, kemampuan penyidik dalam membedakan
konflik rumah tangga biasa dengan perbuatan yang telah memenuhi unsur
kekerasan psikis menjadi faktor yang sangat penting. Dalam praktiknya masih
terdapat berbagai kendala, seperti minimnya alat bukti, tidak adanya saksi,
keterlambatan korban melapor, serta kondisi psikologis korban yang belum stabil
ketika diperiksa. Meskipun demikian, dengan pendekatan yang profesional,
objektif, dan berorientasi pada perlindungan korban, proses pembuktian tetap
dapat dilakukan sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa
keadilan bagi para pihak. |
en_US |