| dc.description.abstract |
Jaminan pembelian kembali atau yang sering disebut Buy Back Guarantee
merupakan perjanjian tambahan (accesoir) yang mengikat para pihak penjamin
yaitu antara bank dan pengembang sebagai bentuk mitigasi risiko kredit
khususnya sebelum jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan terpasang secara
sempurna dan di mana developer menyatakan kesanggupan untuk membeli
kembali objek rumah yang di biayai kredit pemilikan rumah apabila debitur
melakukan wanprestasi. Dengan adanya perjanjian ini, bank memperoleh
kepastian bahwa kredit yang di salurkan dapat dilunasi melalui mekanisme
jaminan pembelian kembali oleh developer. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak
dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur, sehinnga debitur tersebut tidak
menyanggupi pembayaran kredit pemilikan rumah. Selanjutnya dalam pasal 1519
KUHPerdata yang berbunyi: “mengatur ha penjual (developer) untuk membeli
kembali barang yang dijualnya, yang dijadikan dasar hukum developer melunasi
utang debitur macet ke bank”. Dengan demikian penulis tertarik untuk meninjau
lebih lanjut tentang keadaan seperti apa sehingga debitur dapat dikatakan
wanpretasi dan dikatakan jaminan pembelian kembali sebagai jaminan pelunasan
utang dalam pemberian fasilitas.
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum
normatif. Metode penelitian hukum normatif ini metode penelitian yang berfokus
pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan
pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Data yang
digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini bahwa Jaminan Pembelian Kembali sebagai Ketentuan
dalam perjanjian kerja sama antara bank dan pengembang membeli kembali objek
kredit pemilikan rumah apabila debitur mengalami gagal bayar atau wanprestasi.
Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap debitur masih relatif lemah
karena debitur tidak seelalu menjadi pihak dalam jaminan pembelian kembali.
Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas guna memberikan
kepastian hukum serta keseimbbangan perlindungan antara bank, developer, dan
debitur. |
en_US |