ANALISIS DAMPAK PEMBUANGAN LIMBAH NUKLIR FUKUSHIMA PADA TAHUN 2023 TERHADAP KETEGANGAN PERDAGANGAN BILATERAL JEPANG-CHINA

Abstract

Kebijakan Pemerintah Jepang yang mulai melakukan pelepasan ALPS treated water ke laut oleh Jepang tahun 2023 menimbulkan berbagai reaksi internasional serta penolakan dari sejumlah negara khususnya China. Meskipun laporan IAEA menyatakan bahwa pendekatan Jepang dalam pelepasan air yang telah diolah tersebut sesuai dengan ketentuan standar keselamatan internasional. China kemudian memberlakukan pembatasan terhadap impor produk perikanan Jepang dengan alasan perlindungan kesehatan masyarakat dan keamanan pangan. Kondisi tersebut selanjutnya berkembang menjadi ketegangan perdagangan bilateral Jepang-China dan menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian tindakan pembatasan perdagangan tersebut dengan ketentuan hukum perdagangan internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, pada riset ini dan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dijabarkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) antara Jepang-China, memahami buku serta dokumen-dokumen dan artikel yang berkaitan dengan mengulas lebih dalam mengenai permasalahan di antar kedua negara tersebut sesuai dengan topik pembahasan yang diteliti . Hasil riset dan pembahasan pada penelitian ini didapat bahwasanya pelepasan ALPS-treated water oleh Jepang tidak dapat dinilai hanya berdasarkan ada atau tidaknya larangan mutlak terhadap pelepasan tersebut, tetapi harus dilihat berdasarkan kewajiban Jepang untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, mencegah pencemaran lintas batas, melakukan penilaian dampak lingkungan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan due diligence. Dalam aspek perdagangan, tindakan China untuk membatasi impor produk perikanan Jepang pada dasarnya merupakan bentuk tindakan yang dapat dilakukan negara untuk melindungi kesehatan masyarakat, tetapi keabsahannya tetap harus memenuhi persyaratan hukum WTO, khususnya ketentuan GATT 1994 dan SPS Agreement. Selanjutnya, IAEA berperan memberikan penilaian teknis, pemantauan, dan verifikasi terhadap aspek keselamatan pelepasan ALPS-treated water, sedangkan WTO menyediakan forum konsultasi dan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan melalui SPS Committee dan mekanisme DSU.