KONSESI PENERAPAN SANKSI ADMINSTARTIF TERHADAP PERUSAKAN DAN PENCEMARAN SUNGAI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap perusakan dan pencemaran sungai berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan mengkaji peran instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan serta hambatan hukum dan kelembagaan dalam penerapannya. Perusakan dan pencemaran sungai merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi pelanggaran tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup serta kuesioner kepada masyarakat di sekitar wilayah sungai, yang didukung dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan, penerapan sanksi administratif, serta hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perusakan dan pencemaran sungai telah dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan lingkungan hidup, baik secara rutin maupun berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat. Namun, penerapan sanksi administratif masih menghadapi hambatan hukum dan kelembagaan yang memengaruhi proses pengawasan, pemeriksaan, penindakan, dan tindak lanjut terhadap pelanggaran. Penerapan sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum sepenuhnya efektif, meskipun telah memberikan dampak terhadap sebagian pelaku usaha dalam memperbaiki pelanggaran dan memenuhi kewajiban lingkungan. Efektivitas penerapan sanksi administratif tidak hanya dapat dilihat dari pemberian sanksi, tetapi juga dari perubahan perilaku pelaku usaha, penghentian sumber pencemaran, pemenuhan kewajiban lingkungan, serta perbaikan kondisi lingkungan.