EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) DALAM PROSES PEMILIHAN CALON HAKIM KONSTITUSI

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai penjaga dan penegak konstitusi. Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi membutuhkan hakim konstitusi yang memiliki integritas, independensi, profesionalitas, serta pemahaman yang kuat terhadap konstitusi dan ketatanegaraan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan calon hakim konstitusi sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, proses pemilihan calon hakim konstitusi oleh DPR RI masih menghadapi berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan transparansi, partisipasi publik, politisasi, konflik kepentingan, antara prosedur seleksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi DPR RI dalam proses pemilihan calon hakim konstitusi, mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pemilihan, serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan proses pemilihan calon hakim konstitusi yang berintegritas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kepustakaan (library research). Sumber data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan proses pemilihan dan pengangkatan hakim konstitusi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menghubungkan bahan hukum yang diperoleh untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi DPR RI dalam proses pemilihan calon hakim konstitusi memiliki dasar konstitusional yang kuat dan merupakan bagian dari mekanisme checks and balances serta representasi rakyat dalam menentukan hakim konstitusi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa minimnya transparansi dan partisipasi publik, potensi politisasi dan konflik kepentingan, serta permasalahan prosedural dalam proses seleksi yang dapat memengaruhi objektivitas dan legitimasi hasil pemilihan. Upaya yang diperlukan meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pembenahan mekanisme seleksi, pelibatan panel independen, penetapan indikator penilaian yang jelas dan terukur.