KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GURU YANG MENGALAMI INTIMIDASI DARI ORANG TUA WALI MURID PADA PROSES BELAJAR MENGAJAR

Abstract

Profesi guru memegang peranan yang sangat strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui aktivitas pembelajaran. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang para guru menghadapi berbagai tekanan, termasuk tindakan intimidasi yang berasal dari orang tua atau wali murid. Bentuk intimidasi tersebut dapat berupa ancaman secara verbal, tekanan psikologis, hingga pelaporan tanpa dasar hukum yang sah, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap profesionalisme serta kenyamanan guru dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi guru yang menjadi korban intimidasi oleh orang tua atau wali peserta didik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan serta data sekunder yang bersumber dari literatur hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat sejumlah instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pelaksanaan perlindungan hukum terhadap guru di lapangan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman hukum dari para pihak terkait serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku intimidasi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih responsif dalam melindungi profesi guru, disertai dengan peningkatan kesadaran hukum di kalangan orang tua dan wali murid guna mewujudkan lingkungan pembelajaran yang kondusif, aman, dan saling menghormati. Fenomena intimidasi yang dilakukan oleh orang tua atau wali murid terhadap guru dalam konteks proses pembelajaran merupakan permasalahan yang serius dan berpotensi mengganggu stabilitas serta efektivitas sistem pendidikan nasional. Tindakan intimidasi tersebut dapat berwujud ancaman secara verbal, tekanan psikologis, hingga kekerasan fisik, yang tidak hanya merendahkan martabat guru sebagai tenaga profesional, tetapi juga merusak semangat dan integritas profesionalisme di lingkungan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data diperoleh dari undang-undang, literatur hukum, putusan pengadilan, serta wawancara dengan guru dan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlindungan hukum terhadap guru masih bersifat umum dan belum spesifik mengatur intimidasi dari orang tua/wali murid. Tindakan intimidasi yang dilakukan oleh orang tua murid dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, antara lain penghinaan (Pasal 310 KUHP), perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), ancaman kekerasan (Pasal 368 dan 369 KUHP), bahkan penganiayaan (Pasal 351 KUHP) tergantung pada bentuk dan dampaknya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlu adanya pembaruan kebijakan hukum pidana yang secara eksplisit memberikan perlindungan terhadap guru dari segala bentuk intimidasi di lingkungan pendidikan. Pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan regulasi khusus atau revisi terhadap regulasi yang ada guna mempertegas posisi guru sebagai aparat negara dalam pelaksanaan tugas profesionalnya. Selain itu, perlu diperkuat mekanisme koordinasi antara institusi pendidikan, kepolisian, dan lembaga perlindungan tenaga pendidik agar guru merasa aman dalam menjalankan perannya sebagai pendidik generasi bangsa