Abstract:
Penerimaan pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai
pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,
pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan
pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dengan adanya dana otonomi khusus yang
merupakan sumber pendapatan daerah Pemerintah Aceh dan Pemerintah
Kabupaten/kota juga berdasarkan.
Metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan deskriptif, adapun Jenis
data digunakan Data sekunder. Sumber data diperoleh melalui data sekunder yang
berasal dari BPS dan Bepeda Kabupaten Bireuen. Teknik pengumpulan data
dilakukan Studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis yang digunakan
analisa deskriptif. Berdasarkan hasil kesimpulan penerimaan pemasukan Pemerintah
Kabupaten Bireuen yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat,
pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan,
keseluruhan tersebut merupakan indikator kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten
Bireuen sehingga apabila pengelolaan keuangan tersebut tepat sasaran maka
peningkatan kesejahteraan akan berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten
Bireuen. Kebijakan otonomi khusus memang dapat dikatakan berhasil meningkatkan
keuangan daerah Kabupaten Bireuen secara signifikan, namun kebijakan tersebut
belum berhasil meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Bireuen. Data yang ada menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan
otonomi khusus dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
di Kabupaten Bireuen. pelaksanaan kebijakan otonomi khusus seharusnya menjadi
tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Bireuen,
serta masyarakat di Provinsi Aceh. Pemerintah pusat harus memiliki konsistensi
dalam melaksanakan tujuan dari pengimplementasian kebijakan otonomi khusus
bagi Kabupaten Bireuen.
