Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6740| Title: | Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh |
| Authors: | Maulana, Rifan |
| Keywords: | Otonomi khusus;Sosial dan ekonomi |
| Issue Date: | 7-Oct-2019 |
| Abstract: | Penerimaan pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dengan adanya dana otonomi khusus yang merupakan sumber pendapatan daerah Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota juga berdasarkan. Metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan deskriptif, adapun Jenis data digunakan Data sekunder. Sumber data diperoleh melalui data sekunder yang berasal dari BPS dan Bepeda Kabupaten Bireuen. Teknik pengumpulan data dilakukan Studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis yang digunakan analisa deskriptif. Berdasarkan hasil kesimpulan penerimaan pemasukan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, keseluruhan tersebut merupakan indikator kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bireuen sehingga apabila pengelolaan keuangan tersebut tepat sasaran maka peningkatan kesejahteraan akan berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bireuen. Kebijakan otonomi khusus memang dapat dikatakan berhasil meningkatkan keuangan daerah Kabupaten Bireuen secara signifikan, namun kebijakan tersebut belum berhasil meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen. Data yang ada menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan otonomi khusus dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bireuen. pelaksanaan kebijakan otonomi khusus seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Bireuen, serta masyarakat di Provinsi Aceh. Pemerintah pusat harus memiliki konsistensi dalam melaksanakan tujuan dari pengimplementasian kebijakan otonomi khusus bagi Kabupaten Bireuen. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6740 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.