PENEGAKAN HUKUM PERSIDANGAN CEPAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI DI SATLANTAS POLRESTABES MEDAN)

Abstract

Prosedur penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia saat ini diatur dengan mengacu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang merupakan pengganti UndangUndang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, terdapat beberapa peraturan turunan yang melengkapi pengaturan dalam UndangUndang tersebut. Pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikelompokkan bersama dengan tindak pidana ringan untuk mengikuti prosedur pemeriksaan acara cepat. Metode dalam penelitian ini berjenis penelitian hukum bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang melakukan kajian terhadap penelitian di lapangan, dilakukan penelitian langsung (riset) mengenai penegakan hukum persidangan cepat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Berasarkan penelitian dilakukan ditemukan beberapa kendalam dala penegakan hukum persidangan cepat dalam penyelesaian pelanggaran lalu linta antara lain: Pertama, banyaknya pelanggaran lalu lintas di Kota Medan yang membuat Hakim yang menyidangkan akan kewalahan, ditambah dengan pasilitaspasilitas ruangan yang kurang luas atau sarana prasarana yang kurang mendukung yang akan membuat ruangan akan dipenuhi oleh para pelanggar lalu lintas yang akan bersidang diruangan Pengadilan. Kedua, dalam proses persidangan acara cepat masih banyak para pelanggar lalu lintas yang menggunakan calo dalam proses penegakan hukumnya, dikarenakan keramaian para petugas pengadilanpun terkadang kewalahan dan tak bisa membedakan mana calo yang sering bermain dalam pengurusan proses penegakan hukum.