Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar

Abstract

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah harga, target, serta unsur pelaksana yang belum dijalankan sesuai dengan prosedur. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar, dan strategi apa yang dipakai oleh Puskesmas Singosari serta apa saja kendala dalam mengelola retribusi pelayanan kesehata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi, strategi, dan kendala dalam pelayanan kesehatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari para narasumber untuk mendeskripsikan Retribusi Daerah dalam rangka pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan, melalui wawancara terbuka dengan pihak Puskesmas dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Singosari Pematangsiantar telah terimplementasi dengan baik, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah karena program kebijakan yang dilaksanakan belum sesuai dengan prosedur dan target yang ingin dicapai belum terlaksana dengan baik dimana peralatan pelayanan kesehatan belum lengkap. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa program kebijakan yang akan dilaksanakan belum terlaksana sepenuhnya karena hal-hal yang mendukung berjalannya program tersebut belum dipenuhi seperti peralatan pelayanan kesehatan dan juga target yang belum tercapai karena memiliki kendala dalam waktu untuk menentukan kapan program kebijakan tersebut akan berjalan