Abstract:
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah
retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam
penelitian ini adalah harga, target, serta unsur pelaksana yang belum dijalankan sesuai
dengan prosedur. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
Singosari Kota Pematangsiantar, dan strategi apa yang dipakai oleh Puskesmas
Singosari serta apa saja kendala dalam mengelola retribusi pelayanan kesehata.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi, strategi, dan kendala dalam
pelayanan kesehatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif
dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari para
narasumber untuk mendeskripsikan Retribusi Daerah dalam rangka pengelolaan
retribusi pelayanan kesehatan, melalui wawancara terbuka dengan pihak Puskesmas
dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi
pelayanan kesehatan di Puskesmas Singosari Pematangsiantar telah terimplementasi
dengan baik, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah karena program kebijakan yang dilaksanakan
belum sesuai dengan prosedur dan target yang ingin dicapai belum terlaksana dengan
baik dimana peralatan pelayanan kesehatan belum lengkap. Dari hasil penelitian
tersebut dapat disimpulkan bahwa program kebijakan yang akan dilaksanakan belum
terlaksana sepenuhnya karena hal-hal yang mendukung berjalannya program tersebut
belum dipenuhi seperti peralatan pelayanan kesehatan dan juga target yang belum
tercapai karena memiliki kendala dalam waktu untuk menentukan kapan program
kebijakan tersebut akan berjalan
