STRATEGI GOOD GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ASPIRASI DI KANTOR DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa unjuk rasa mahasiswa yang berakhir ricuh di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Agustus 2025, yang mengindikasikan bahwa mekanisme penanganan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan prinsip Good Governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana strategi Good Governance diterapkan dalam penanganan aspirasi masyarakat berdasarkan enam kategorisasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah berjalan sistematis melalui mekanisme pencatatan dan penerusan aspirasi via RDP maupun surat resmi kepada pemerintah pusat, namun dibatasi oleh ketiadaan kewenangan Bagian Fasilitasi Aspirasi untuk menegur anggota dewan terkait penanganan aspirasi, transparansi diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam RDP dan pemantauan berkelanjutan, meskipun terbatas pada tahap penerimaan dan penerusan karena keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat akuntabilitas tercermin dari mekanisme umpan balik berupa surat balasan dan undangan RDP, namun terkendala panjangnya birokrasi yang menciptakan kesenjangan persepsi antara masyarakat dengan proses yang sesungguhnya berjalan, keberlanjutan dijamin melalui sistem pengarsipan yang teratur dan koordinasi aktif antarbagian, meskipun mudah terganggu oleh miskomunikasi dan ketidakhadiran anggota dewan piket; efektivitas tertinggi dicapai melalui penyerahan surat aspirasi atau audiensi tertutup dengan perwakilan terbatas dibanding aksi massa berskala besar serta pelayanan telah berstandar SOP namun masih menghadapi tantangan akibat ketidaksepakatan antara ekspektasi massa dan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Good Governance dalam penanganan aspirasi di DPRD Provinsi Sumatera Utara telah berjalan selaras dengan prinsip Good Governance, meskipun belum sepenuhnya optimal, sehingga penguatan regulasi internal, pengembangan sistem pelaporan digital, dan sosialisasi mekanisme aspirasi yang lebih terstruktur menjadi rekomendasi utama guna mewujudkan tata kelola aspirasi yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.