PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN STABILITAS MASA KERJA PEGAWAI TERHADAP IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA DENGAN KOMUNIKASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Good Governance dan stabilitas masa jabatan pegawai terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja, serta mengevaluasi peran komunikasi sebagai variabel moderasi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara. Latar belakang studi ini didasarkan pada penurunan tingkat realisasi anggaran daerah dari 96,15% pada tahun 2022 menjadi 89,39% pada tahun 2024, serta permasalahan terkait transparansi, akuntabilitas, rotasi pegawai, dan efektivitas komunikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Penelitian mengambil seluruh populasi menjadi sampel sebanyak 80 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS 3.0. Dengan metode bootstrapping sebagai pendekatan resampling untuk mengestimasi ketepatan parameter dan signifikansi hubungan antara variabel. Nilai t-statistik (t-value) dan nilai p (p-value) sebagai dasar pengambilan keputusan. Hubungan dikatakan signifikan apabila t statistik ≥ t-tabel umumnya ≥ 1,96 pada tarap signifikan 5% dan p-value ≤ 0,05. Hasil analisis menunjukkan bahwa Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja (t = 4,757; p = 0,000). Begitu juga dengan stabilitas masa jabatan pegawai berpengaruh positif dan signifikan (t = 3,453; p = 0,001). Selain itu, komunikasi terbukti memoderasi secara signifikan dan positif terhadap hubungan Good Governance (t = 3,865; p = 0,000) dan stabilitas masa jabatan pegawai (t = 3,776; p = 0,000) dengan implementasi anggaran berbasis kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif berpengaruh positif terhadap Good Governance dan stabilitas masa jabatan pada implementasi anggaran berbasis kinerja. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi anggaran menuntut penguatan Good Governance, pengelolaan masa jabatan secara strategis, dan komunikasi yang lebih komunikatif dan efektif.