GIG ECONOMY DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

Abstract

Gig Economy berkembang pesat seiring peningkatan penetrasi internet, adopsi teknologi digital, serta preferensi tenaga kerja muda terhadap fleksibilitas kerja. Namun, selain memberikan peluang kerja baru, fenomena ini juga menimbulkan tantangan, terutama terkait kestabilan pendapatan dan perlindungan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa time series (2019–2024) dari BPS, Kemenaker, APJII, dan World Bank, serta data primer melalui kuesioner berbasis purposive sampling terhadap 100 responden pekerja gig. Analisis dilakukan menggunakan regresi OLS dan Structural Equation Modeling (SEM) dengan SmartPLS untuk menguji hubungan antara variabel makroekonomi (tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi) dan faktor sosial, ekonomi, teknologi, serta regulasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Gig Economy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pekerja gig di Indonesia mengalami fluktuasi, dengan puncak pada 2021 sebesar 5,86% terhadap total angkatan kerja, kemudian menurun hingga 5,27% pada 2023. Analisis OLS menemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah pekerja gig (p < 0,01), sedangkan variabel lain tidak signifikan. Hasil SEM menunjukkan bahwa faktor sosial merupakan determinan utama yang memengaruhi perspektif individu untuk bekerja di Gig Economy (p < 0,01), sementara faktor ekonomi, teknologi, dan regulasi belum berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa Gig Economy dapat menjadi alternatif dalam menyerap tenaga kerja muda dan mengurangi pengangguran, namun masih menghadapi tantangan berupa ketidakpastian pendapatan, kesenjangan keterampilan, dan lemahnya perlindungan bagi pekerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang menekankan perlindungan sosial, peningkatan keterampilan digital, serta regulasi yang adaptif guna mengoptimalkan peran Gig Economy dalam pembangunan ketenagakerjaan nasional.