IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MEDAN

Abstract

Pengelolaan sampah menjadi masalah besar yang sering dihadapi pada daerah perkotaan, terutama daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Setiap pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 tahun 2015 tentang peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Medan. Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menerapkan kategorisasi menurut George C. Edward III meliputi sumber daya manusia, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Teknik Pengumpulan Data yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan sangat bergantung pada kelengkapan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memahami pengelolaan sampah secara teknis dan praktis. Meskipun SDM yang kompeten telah tersedia, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan anggaran dan rendahnya pemahaman teknis pada tenaga baru, sehingga peningkatan kapasitas SDM perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Komunikasi yang efektif melalui sosialisasi, media digital, dan aplikasi pelaporan telah mendukung penyebaran informasi, meskipun masih dibutuhkan pendekatan yang lebih partisipatif di tingkat akar rumput. Disposisi pimpinan Dinas Lingkungan Hidup menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi keberagaman dalam penyampaian arahan memerlukan sistem dokumentasi dan evaluasi yang lebih terintegrasi. Sementara itu, struktur birokrasi yang terorganisir di Kota Medan berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui peran terstruktur dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan mulai dari Kepala Dinas sebagai pengambil kebijakan, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah sebagai pelaksana teknis hingga Kepala Seksi yang fokus pada pengurangan dan penanganan sampah secara spesifik. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Medan membutuhkan sinergi antara penguatan SDM, komunikasi yang terbuka, disposisi yang terarah, dan birokrasi yang adaptif.