IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN LABUHANBATU

Abstract

Kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis merupakan salah satu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 yang memuat peraturan tentang mencegah gelandangan dan pengemis melakukan kegiatan pengemisan di jalan atau tempat umum lainnya. Hal tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu, sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial atau sumbangan orang lain, serta dapat menjalin hubungan yang lebih baik dan diterima oleh masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti, keterbatasan APBD, kurangnya sosialisasi, pembinaan yang belum optimal menyebabkan kembalinya gelandangan dan pengemis ke jalan, keterbatasan program, serta kurangnya evaluasi secara rutin dan pelatihan bagi unsur pelaksana. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Impementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang mendeskripsikan keadaan objek yang diteliti pada saat ini berdasarkan informasi dan fakta-fakta. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Impementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu sudah terimplementasi namun belum optimal, dikarenakan beberapa kendala. Sejalan dengan itu, tindakan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam mengimplementasikan peraturan pembinaan gelandangan dan pengemis sudah mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, hanya saja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu meningkatkan sosialisasi, pembinaan, pengadaan program sesuai peraturan, serta pelatihan dan evaluasi secara rutin bagi unsur pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.