IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PENGATURAN LALU LINTAS TANPA IZIN DI KOTA MEDAN

Abstract

Fenomena kemacetan arus lalu lintas sering dijumpai pada persimpangan di kota Medan, fenomena kemacetan ini dimanfaatkan oleh petugas pengatur lalu lintas tanpa izin atau biasa di sebut pak Ogah. Terdapat Undang-Undang (UU) yang mengatur lalu lintas di Indonesia yaitu UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Pengaturan Lalu Lintas Tanpa Izin di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan informan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Pengaturan Lalu lintas Tanpa Izin belum terimplementasi dengan baik, dilihat dari komunikasi yang belum berjalan dengan baik. Sumber daya yang belum tercukupi, disposisi yang belum terimplementasi dengan baik, struktur birokrasi sudah baik namun masyarakat belum terlibat dalam pengawasan mengenai pengatur lalu lintas tanpa izin di kota Medan.