ANALISIS YURIDIS BIROKRASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Abstract

Permasalahan birokrasi dalam penyidikan tindak pidana di bidang industri dan perdagangan perlu dikaji dalam aspek hukum pidana. Sebab, dibutuhkan kepastian hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana di bidang industri dan perdagangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, tersier). Alat pengumpul data yang digunakan yaitu studi perpustakaan (library research). Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penyidikan tindak pidana di bidang industri dan Perdagangan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam proses peyidikan terhadap kasus bidang industri dan perdagangan sebagaimana terdapat kewenangan PPNS dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Kewenangan Penyidik Polri dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002. Faktor-faktor tindak pidana di bidang industri dan perdagangan disebabkan oleh Perdagangan intra-industri dan faktor produksi sama atau produktivitas dan efisiensi di kedua negara sama, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional, karena harga barang yang sejenis akan sama di kedua negara. Sehingga, berpotensi memunculkan tindak pidana di bidang industri dan perdagangan. Analisis Yuridis Birokrasi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Industri Dan Perdagangan yaitu problematika sistem birokrasi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana industri dan perdagangan