PERAN KEHUMASAN DISKOMINFO KABUPATEN ASAHAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DIGITALISASI BIROKRASI UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

Abstract

Penelitiann ini bertujuann untukk menganalisiss perann kehumasan Diskominfo Kabupaten Asahan dalammpelaksanaan program digitalisasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Selain itu juga menganalisis hambatan Peran kehumasan Diskominfo Kabupaten Asahan dalam pelaksanaan program digitalisasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik dengan menggunakan teori peran kehumasan yang terdiri atas 4 (empat) peran, yaitu: - penasehattahli, - fasilitatorr komunikasi; - fasilitatorrpemecahhmasalah; dan - teknisiiikomunikasi. Penelitiann ini menggunakan pendekatannkualitatif, dengan informan sebanyak 5 (lima) informan penelitian melalui observasi, wwawancara, dan ddokumentasi. Hasill penelitiann memperlihatkann bahwaa peran penasehat ahli bersifat aktif dalam mencari dan menemukan pemecahan masalah melalui hubungan kerjasama dengan pihak internal dan eksternal. Peran sebagai fasilitator yaitu menjadi sarana penyediaan informasi dengan menggunakan media sosial. Kemudian peran sebagai Fasilitator Pemecahh Masalah memanfaatkann website dan mediaa sosial dalamm membuat perencanaannnstrategis dalam bentuk sosialisasi dan edukasi mengenai program pemerintahh melalui konten yang diunggah agar timbul pemahaman masyarakat sebagaimana diinginkan sehinggaa muncul dukungan terhadap pemerintah. Dan peran Sebagai Teknisi Komunikasi ialah melaksanakan interaksi dan komunikasi dengan publik, menjalin hubungan baik dengan media, wartawan serta mmelakukan jumpa wartawan/perssmengenai kebijakannnatau program pemerintah daerah yanggakan disebarluaskan kkepada mmasyarakat. Sementara itu, hambatan yang terjadi ialah terbatasnya sumber daya manusia dengan sepesifikasi pendidikan terakhir, perbedaan pandangan dan masih kurangnya dukungan anggaran. Oleh karena itu, diharapkan ke depannya Diskominfo Kabupaten Asahan dapat meningkatkan strategii dan upaya berkenaan dengan sosialisasi program pemerintah daerah khususnya digitalisasii birokrasi ssecara langsungg kepadaa masyarakat.