SISTEM PIDANA TERPADU UNTUK PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Study Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang)

Abstract

Penegakan hukum pidana untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu integrated criminal justice system diperlukan adanya sinkrionisasi secara menyeluruh. Dari kacamata manajemen peradilan, secara integrative dapat terwujud apabila terdapat satu kebijakan yang integral dan sistemik. Adanya kajian secara mendalam yang bersifat retrospeksi dan penertiban untuk membangun keterpaduan sistem peradilan pidana khususnya berkaitan dengan sistem penegakan hukum pidana yang bersifat integral, sehinggaterwujud suatu kinerja yang optimal. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “Sistem Pidana Terpadu Untuk Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Narkotika (Study Pada Kejaksaan Negeri Deliserdang). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep konsep hukum, antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum. Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam sistem peradilan pidana terpadu, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara intern mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut saling bekerjasama dan terikat pada satu tujuan yang sama. Pengaturan hukum yang tidak memberikan jaminan hubungan antara subsistem seperti disebutkan di atas, akan menyebabkan terjadinya fragmentasi dalam penegakan hukum dan mengarah pada "instansi sentris" yang sangat tidak memungkinkan bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu. Jaksa sebagai Penuntut Umum mempunyai tugas atau peran utama melakukan penuntutan terhadap berbagai kasus tindak pidana dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.