STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI LOKAL DALAM IMPLEMENTASI PERDAMAIAN ACEH

Abstract

Partai politik lokal terbentuk dari kesepakatan perdamaian dan penyelesaian konflik Aceh dengan pemerintah Indonesia melalui penandatangan Memorendum Of Understanding. Berdirinya Partai Politik Lokal untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Aceh tidak lagi melalui konflik senjata. Tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana strategi komunikasi politik Partai Lokal terhadap implementasi perdamaian Aceh dan dampak strategi komunikasi politik Partai Lokal dalam implementasi perdamaian Aceh. Penelitian ini menggunakan teori strategi komunikasi politik yang etis, elegan dan secara profesional. Komunikasi politik Partai Lokal bertujuan mewujudkan dan mengawal MoU Helsinki, pada hakikatnya tidak lagi mengunakan cara-cara kekerasan dan senjata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan penelitian berasal dari partai politik lokal (Syamsul Bahri Bin Amiren, Tarmizi dan Miswar Fuady perwakilan Partai Nanggroe Aceh dan Sarjani Abdullah, Dahlan Jamaluddin, dan Azhari Cage perwakilan Partai Aceh ), juru runding perdamaian MoU Helsinki (M Nur Djuli dan Munawar Liza Zainal) dan aktivis perdamaian Aceh (Affan Ramli dan Muhammad MTA, Amrijal J Prang dan Taufik Abdullah) yang memiliki informasi mengenai objek penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi komunikasi politik yaitu dengan menguasai kursi legislatif dan eksekutif keharusan oleh partai lokal Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh bertujuan menginisiasi baik politik (kebijakan) dan regulasi (Qanun) dan menambah nilai tawar dalam komunikasi dan politik kepada Pemerintah Pusat terhadap Pemerintahan Aceh untuk merealiasikan butir-butir MoU Helsinki, kedua pengguasan penuh kursi legislatif dan eksekutif oleh Partai Lokal (Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh) dan bersatu kembali dalam satu komando Gerakan Aceh Merdeka maka pengelolaan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai harapan dan cita-cita MoU Helsinki, selain itu melahirkan Qanun dan keputusan yang berdampak langsung dirasakan oleh masyarakat Aceh.