MANAJEMEN PENGIKATAN MUTU PENDIDIKAN PAUD FORMAL (STUDI KASUS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM)

Abstract

Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang dilaksanakan dalam peningkatan mutu pendidik PAUD Formal di Kota Subulussalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini Kota Subulussalam, dengan subjek utama penelitian adalah kepala Dinas, Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS, Ketua IGTKI Kota Subulussalam Guru dan Orangtua peserta didik. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data dilakukan dengan tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian antara lain; 1) Perencanaan peningkatan mutu pendidik PAUD Formal di Kota Subulussalam berorientasi pada dalam hal meningkatkan pencapaian standar pendidik secara ideal, dengan program mendorong peningkatan kualifikasi pendidikan guru kejenjang S-1 tuntas sarjana/linear. Prencanaan pada peningkatan kapasitas kompetensi guru, melalui program Diklat berjenjnag, kegiatan bimbingan teknis, pelatihan peningkatan karir dan pengembangan serupa. Dari hasil perencanaan peningkatan mutu pendidik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam sesuai dengan pada standar kualifikasi dan kompetensi yang disarankan oleh pemerintah dengan cara melalui dorongan pada subsidi dana pendidikan dan swadaya. 2) Pelaksanaan peningkatan mutu pendidik yang diselengarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam dimana disesuaikan dengan regulasi dan agenda perencanan yang telah disusun seperti Diklat berjenjnag, kegiatan bimbingan teknis, pelatihan peningkatan karir dan pengembangan lainnya sesuai dengan kemampuan daerah dan yang diterima dalam mengalokasikan anggaran kegiatan peningkatan mutu pendidik di Kota Subulussalam. 3) Pengendalian peningkatan mutu pendidik PAUD Formal di Kota Subulussalam dengan menerapkan tahapan-tahapan rujukan standar dengan tetap menggandeng menggunakan isntrumen lembaga resmi seperti BPMP Aceh dan aturan UU yang berlaku