PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERTANAHAN DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

Abstract

Meningkatnya kejahatan tindak pidana korupsi dibidang pertanahan mengakibatkan dampak sangat buruk karena sangat merugikan negara. Tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Selain menimbulkan kerugian Negara juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan pemerintah dalam menangani pembarantasan korupsi antara lain yakni Ketetapan Majelis Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Namun pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Berbagai cara oknum maupun pejabat melakukan tindak pidana korupsi diantaranya seperti yang dilakukan termasuk pada bagian Pertanahan Pemerintah yaitu dana anggaran Honorarium penataan dan inventarisasi aset tanah dan penyelesaian konflik pertanahan dan monitoring permasalahan pertanahan pemerintahan. Oleh sebab itulah di sini penulis tertarik mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul “Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni dasar hukum kedudukan Kejaksaan dalam penyelidikan tindak pidana korupsi dibidang pertanahan, cara penyelidikan dan apa hambatan yang dialami penyelidik Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam mengungkap tindak pidana korupsi di bidang pertanahan, Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan melakukan studi lapangan yang dilengkapo dengan studi dokumen atau yang disebut sebagai yuridis normatif yang bertujuan untuk menjabarkan mengenai penerapan hukum acara penyelidikan dalam tindak pidana korupsi dibidang pertanahan. statute approach dalam penelitian ini normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Berdasarkan paparan penetian dan pembahasan terebut maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: Optimlisasi serta efektivitas kinerja Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dibidang pertanahan dan pengembalian kerugian Negara khususnya dibidang pertanahan sudah berjalan dengan baik; Sarana dan prasarana dan sumerdaya yang dimiliki Kejaksaan Negeri Deli Serdang saat ini cukup memadai; Peraturan Perundang–Undangan yang menjadi landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini diimplementasikan oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang sudah memadai dalam memberikan kemudahan dalam mengungkap dan menangani perkara tindak pidana korupsi yang terjadi; Adanya dukungan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi menjadi bagian yang penting dalam gerak efektifatas pemberantasan korupsi