PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (Study Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu)

Abstract

Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Masyarakat yang disiplin mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir. Penegakkan hukum bagi pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat juga penting untuk menertibkan pelanggar PPKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dimasa pandemi corona, untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dimasa pandemi corona serta untuk menganalisis hambatan penegakan hukum dimasa pandemi corona. metode penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan jenis data primer, dengan melakukan wawancara di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu. Berdasarkan hasil penelitian adalah Pada tahun 2020 sampai tahun 2022, Cabjari Pancur Batu menangani 1 (satu) perkara yaitu pelanggaran PPKM yang dilakukan oleh Hairos Waterpark. Mekanisme penanganannya adalah pertama Cabjari Deli Serdang di Pancur Batu menerima berkas dari Polrestabes Medan mengenai adanya pelanggaran Prokes PPKM di Hairos Waterpark. Setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Adapun hambatan yang dihadapi jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu dalam penegak hukum dimasa pandemi corona adalah sulitnya Jaksa untuk memanggil saksi ahli dimana dalam perkara ini ahli adalah ketua satgas Covid, dan tidak adanya saksi masyarakat yang saat itu hadir dalam kegiatan yang melanggar PPKM yang dilakukan oleh pihak “Hairos Waterpark”. Diperlukan keterangan ahli dan saksi dari masyarakat yang saat itu hadir dalam kegiatan yang melanggar PPKM dalam pembuktian terkait pelanggaran protokol kesehatan.