dc.description.abstract |
Penerapan on line system di bidang Regident Ranmor sudah dilakukan
pada jajaran Direktorat Lalu Lintas dengan berbagai penyelarasan strategis dalam
manajemen layanan publik yang ditranslasikan ke dalam kriteria seperti
keunggulan kompetitif, ketepatan waktu pemenuhan layanan, kepuasan
masyarakat, produktivitas tenaga kerja dan profitabilitas. Namun on line system
sebagai upaya pencapaian efektivitas pelayanan regindent ranmor terkait produk
pengembangan teknologi informasi untuk peningkatan mutu layanan dan
pengelolaan dari operasional teknologi informasi saat ini masih kurang optimal.
Hal ini disebabkan implementasinya masih terbilang baru dilaksanakan dan hanya
sebatas pendataan kendaraan bermotor, belum on line antara Direktorat Lalu
Lintas misalnya menyangkut mutasi kendaraan bermotor. Oleh karena itu penulis
melihat beberapa fakta yang sangat berpengaruh terhadap pengoptimal on line
system Regindent Ranmor untuk mengakselerasi e government sebagai berikut:
Pertama, penyelarasan strategi teknologi informasi untuk peningkatan quality
management system. Kedua, Integrasi strategi antara penyelenggara untuk
menjamin terselenggaranya quality management system berbasis on line system.
Ketiga, penyesuaian operasi teknologi informasi untuk mendukungan penerapan
quality management system.
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tesis ini bersifat
deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan
data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (library research)
sebagai instrumen dari studi dokumen. Di samping itu dilakukan juga wawancara
dengan informan. Analisis data menggunakan analisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kejahatan mengenai
pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya
mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang
sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya
bertentangan dengan yang sebenarnya. Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan
Dokumen Melalui Optimalisasi On Line System sebagai upaya Non Penal Policy
melalui HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) yang lebih luas, strategis, terpadu dan
terkendali dalam sistem on-line guna pengembangan sistem pendataan identitas
pemohon di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dengan Dinas
Pendapatan Daerah termasuk dengan Dinas Kependudukan di wilayah Propinsi
Sumatera Utara misalnya pembuatan SOP dan Jukrah penanganan
penyalahgunaan KTP yang ditemukan atas permohonan pemohon registrasi dan
identifikasi kendaraan bermotor pada saat pendaftaran, pengesahan STNK
maupun pembayaran pajak kendaraan bermotor. Di samping itu, diperlukan
pengembangan on line system melalui Secure Access Module (SAM) |
en_US |