PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM JARIMAH KHALWAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI DI POLRES ACEH TENGGARA)

Abstract

Akhir-akhir ini khalwat/mesum menjadi masalah yang ramai dibicarakan. Pengaturan khalwat adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama, mengakibatkan dosa dan siksa di kemudian hari. Sementara manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan. Peran aparat penegak hukum sangat penting disini untuk menerapkan aturan yang sesuai dengan qanun yang telah ada sebagai suatu kebijakan untuk menaggulangi hal serupa terjadi. Dari penjelasan diatas dapat diambil perumusan masalah bagaimana penerapan diskresi kepolisian dalam jarimah khalwat yang dilakukan oleh anak dibawah umur ? bagaimana ketentuan sanksi yang diberikan terhadap pelaku khalwat yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan Qanun Provinsi NAD Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ? serta bagaimana kebijakan hukum terkait penanggulangan khalwat yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan Qanun Provinsi NAD Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ? Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan penelitian lapangan dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan waawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa Penerapan diskresi kepolisian dalam jarimah khalwat yang dilakukan oleh anak dibawah umur masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Keberhasilan Penerapan Qanun Provinsi NAD Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait khalwat yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak terlepas dari faktor yang mendukung dari berbagai pihak dari berbagi pihak dan aturan yang sudah ada untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah. Qanun Provinsi Aceh tentang khalwat/mesum diharapkan dapat mempersempit ruang pelaku zina yang memang diawali dengan kegiatan khalwat/mesum dan merupakan salah satu penyakit masyarakat. Pelaksanaan sanksi tidak langsung dikenakan pasal di dalam qanun ini, tetapi aparat penegak hukum memberikan himbauan serta nasehat untuk tidak melakukan jarimah tersebut. Kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan khalwat/mesum di daerah kutacane terletak di hukum, pemerintah dan aparat pelaksananya serta masyarakat yang yang membantu