Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya Dengan Hukum Islam

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari pencatatan perkawinan, biasanya pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, melakukan perkawinan di bawah tangan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah perkawinan tanpa akta nikah dan apa akibat hukum jika suatu perkawinan tidak mempunyai akta nikah menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan Hukum Islam. Dalam instrument penelitian, maka penulis menggunakan alat pengumpulan data yaitu,studi pustaka. Dan adapun tekhnik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, mengambil kesimpulan. Menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta dicatat oleh pejabat yang berwenang. Hal ini berarti bahwa perkawinan di bawah tangan adalah tidak sah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Sebaliknya, menurut hukum Islam, suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dianggap sebagai perkawinan yang sah walaupun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga akibat hukumnya sama dengan perkawinan pada umumnya, akibat hukum tersebut berbeda dengan akibat hukum perkawinan di bawah tangan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.