Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial Ri No. 20 Tahun 2019 (Studi Pada Kelurahan Pangkalan Masyhur, Medan)

Abstract

Penyebaran Covid-19 yang mengakibatkan adanya kebijakan pemerintah berupa Social Distancing/Physical Distancin, Stay at Home, Work from Home yang mengakibatkan banyaknya pekerja yang diliburkan bahkan diberhentikan sehingga tidak berpenghasilan. Pengelolaan dana Bantuan Sosial yang belum tepat sasaran sehingga masih banyaknya warga yang layak mendapatkan bantuan belum mendapatkannya. Sistem tata kelola pendataan yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebabkan terjadinya tunpang tindih data penerima bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 di Kelurahan Pangkalan Masyhur, untuk menganalisis ketepatan pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 di Kelurahan Pangkalan Masyhur serta untuk mengetahui dan menganalisis alasan masih terdapatnya warga di Kelurahan Pangkalan Masyur yang belum mendapatkan bantuan dana Bansos Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik purposive sampling untuk mengumpulkan sampel dalam penelitian. Data yang peneliti dapatkan bersumber dari hasil wawancara. Analisis data pada penelitian ini menggunakan software QSR NVivo 12. Penggunaan software ini dapat membantu peneliti dalam mengatur data yang tidak terstruktur dan bervariasi. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengelolaan bantuan sosial yang dilaksanakan pada Kelurahan Pangkalan Masyhur dimulai dengan pendataan penerima bantuan yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan kemudian di koordinasikan kepada Kantor Kelurahan dan pimpinan di atas nya serta penyaluran bantuan dari Kelurahan melalui Kepala Lingungan sampai kepada masyarakat yang sudah terdata sebelumnya. Kemudian pengelolaan bantuan sosial di Kelurahan Pangkalan Masyhur sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019. Serta berdasarkan hasil penelitian juga dapat diketahui bahwasanya masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan di Kelurahan Pangkalan Masyhur disebabkan oleh kepesertaan ganda yang dimiliki oleh masyarakat dalam menerima bantuan sosial.