Abstract:
Penyebaran Covid-19 yang mengakibatkan adanya kebijakan pemerintah berupa Social
Distancing/Physical Distancin, Stay at Home, Work from Home yang mengakibatkan
banyaknya pekerja yang diliburkan bahkan diberhentikan sehingga tidak
berpenghasilan. Pengelolaan dana Bantuan Sosial yang belum tepat sasaran sehingga
masih banyaknya warga yang layak mendapatkan bantuan belum mendapatkannya.
Sistem tata kelola pendataan yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah menyebabkan terjadinya tunpang tindih data penerima bantuan
sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme
pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 di Kelurahan Pangkalan Masyhur, untuk
menganalisis ketepatan pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 sesuai dengan
Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 di Kelurahan Pangkalan Masyhur serta
untuk mengetahui dan menganalisis alasan masih terdapatnya warga di Kelurahan
Pangkalan Masyur yang belum mendapatkan bantuan dana Bansos Covid-19.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik purposive sampling untuk
mengumpulkan sampel dalam penelitian. Data yang peneliti dapatkan bersumber dari
hasil wawancara. Analisis data pada penelitian ini menggunakan software QSR NVivo
12. Penggunaan software ini dapat membantu peneliti dalam mengatur data yang tidak
terstruktur dan bervariasi. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengelolaan
bantuan sosial yang dilaksanakan pada Kelurahan Pangkalan Masyhur dimulai dengan
pendataan penerima bantuan yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan kemudian di
koordinasikan kepada Kantor Kelurahan dan pimpinan di atas nya serta penyaluran
bantuan dari Kelurahan melalui Kepala Lingungan sampai kepada masyarakat yang
sudah terdata sebelumnya. Kemudian pengelolaan bantuan sosial di Kelurahan
Pangkalan Masyhur sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun
2019. Serta berdasarkan hasil penelitian juga dapat diketahui bahwasanya masyarakat
yang tidak mendapatkan bantuan di Kelurahan Pangkalan Masyhur disebabkan oleh
kepesertaan ganda yang dimiliki oleh masyarakat dalam menerima bantuan sosial.
