DISPARITAS PUTUSAN MALPRAKTEK KEDOKTERAN STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 365K/Pid./2012 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 871K/Pid./2018

Abstract

Data Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) menunjukkan bahwa kasus malpraktek oleh dokter kandungan cukup tinggi. Sebagai contoh, kasus malpraktek yang sampai disidangkan ke Mahkamah Agung adalah tim dokter yang terdiri atas dr. Ayu, dr. Hendi Siagian, dan dr. Henry Simanjuntak di RS Dr.Kandau Manado terhadap korban, Julia Fransiska Makatey. Kasus lainnya, malpraktek oleh dr.Heryani Parewasi, Sp.OG. di RSUD Anutapura Palu terhadap korban, Nur Indah Restuwati. Kedua kasus malpraktek tersebut menghasilkan putusan Hakim Mahkamah Agung yang berbeda, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 365K/Pid/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No. 871K/Pid/2018. Bentuk perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan profesinya terbagi dalam tiga kategori yaitu (1) Malpraktek pidana yang sifatnya kesengajaan; (2) Malpraktek Pidana yang bersifat kecerobohan; dan (3) Malpraktek Pidana yang bersifat kealpaan. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No. 365K/Pid/2012 yaitu tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien, baik dalam hal diagnosis, terapeutik dan manajemen penyakit yang dilakukan, telah melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan dan prinsip-prinsip profesional. Pada putusan Mahkamah Agung No. 871K/Pid/2018, dasar pertimbangannya adalah Terdakwa melakukan tindakan medis telah sesuai dengan standar oprasional prosedur, kompetensi, dan etika yang berlaku.