Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan (Analisis Putusan No.282/Pid.B/2016/PN.TebingTinggi)

Abstract

Penadahan yang secara tegas hanya dapat dilihat pada rumusan Pasal 480 dan Pasal KUHPidana. Penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari rangkaian kejahatan terhadap harta kekayaan. Apabila si penadah tidak diancam dengan pidana, maka hal tersebut dapat membuat penjahat dibiarkan bertindak lebih leluasa dalam melancarkan aksi dan akan menyulitkan untuk menyelesaikan permasalahan tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini dapat mendorong pelaku kejahatan menggunakan kesempatan untuk memperdaya orang lain untuk melakukan kejahatan dan mengambil keuntungan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang yang telah diperdaya tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui bentuk pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan serta mengkaji dan mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber datanya berasal dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpul datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tindak pidana penadahan ini baik melalui surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, alat bukti, keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa, tuntutan dari jaksa penuntut umum, pertimbangan hakim, dan putusan hakim yang memutuskan terdakwa bebas. Dengan ini penulis menganalisis bahwa putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang relevan karena sesuai dengan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dan berdasarkan alat bukti dalam persidangan maka seharusnya terdakwa dapat dihukum dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.